Selasa, 20 Agustus 2019

Banjir dan Kemacatan di Ibu Kota Bisa Diatasi !



Banjir dan Kemacatan di Ibu Kota Bisa Diatasi !


Jakarta adalah kota terpadat di Indonesia. Kota yang di dalamnya terdapat tempat hiburan seperti Monas, Kota Tua, Ancol, Taman Mini, Lubang Buaya bekas para jendral yang disiksa PKI juga jadi tempat wisata jenis sejarah. Jakarta juga terkenal karena menjadi ibu kota Negara Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Jakarta merupakan ibu kota sejak tanggal 22 Juni 1964 yang di tetapkan oleh Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarna.

Terdapat banyak wacana dan pendapat yang menguatkan bahwa pada waktu yang berdekatan ini, ibu kota Negara Indonesia akan di pindahkan ke Pulau Kalimantan. Rencana pemindahan ibukota ini semakin menguat setelah Presiden RI Joko Widodo menyinggung masalah pemindahan ibukota ini. "Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan 2019 pada Jumat (16/8/2019), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dengan adanya pernyataan tersebut banyak pendapat dari pihak lain agar ibu kota tetap di Jakarta karena Kalimantan adalah paru paru dunia yang harus tetap di lindungi. Karena Kalimantan adalah pusat hutan dunia yang masih lestari dan banyak habitat satwa yang hampir punah di dalamnya. Ketika ibu kota di Kalimantan benar ada perubahan seperti pemerataan ekonomi tapi di sisi lain menghancurkan hutan penghasil oksigen dan merusak habitat satwa yang hampir punah.

Di seluruh Indonesia hanya satu hutan yang masih lebat dan menjadi habitat para satwa liar. Dan hanya satu hutan yang menjadi habitat satwa yang hanya ada di Indonesia. Ketika ibu kota di Indonesia adalah Kalimantan mau di bawa kemana satwa-satwa tersebut? Mau bernafas pakai apa manusia pada tahun tahun ke depan?

Permasalahan pemindahan ibu kota ini harus di pelajari secara mendalam dengan memikirkan akibat yang akan terjadi kedepannya. Jangan sampai pemerintah bertindak hanya untuk keinginan Jakarta terbebas dari macet dan banjir, Kalimantan merata perekonimiannya. Akan tetapi lihatlah sisi yang membuat dampak negatif yang ada dikedua daerah tersebut dengan mencari solusi agar tidak berdampak fatal.

Ketika ibu kota tetap di Jakarta maka pemerintah harus memperhatikan lagi masalah yang sering muncul untuk di cari solusinya dalam waktu dekat dan menjadi program kerja utama pemerintah.

Pada saat ini, Jakarta yang hanya bisa di tempati sekitar 600 ribu jiwa untuk bisa bebas beraktivitas. Faktanya ada 10 juta jiwa yang menempati ibukota yang berdampak Kota Jakarta sudah tidak ramah lagi. Banyaknya polusi, kebanjiran, kemacatan yang sering terjadi hingga kemiskinan yang berakibat menguras keuangan pemerintah. Pada 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bahkan menyebut kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian Rp67,5 triliun. Nilai yang tidak sedikit untuk negara yang masih berkembang ini. Nilai itu sebaiknya di gunakan untuk kepentingan lain yang bisa menunjang kemajuan bangsa Indonesia.

Permasalahan utama Kota Jakarta tidaklah macet dan banjir melainkan sampah. Masalah tersebut saling berhubungan sebab akibat yaitu banjir diakibatkan oleh sampah. Berbicara masalah banjir sebenarnya air yang meluap di Jakarta itu bukan karena air menggenang sendiri karena hujan melainkan air terusan dari puncak Bogor yang mengalir ke sungai sungai besar di Jakarta dalam volume yang besar. Karena padatnya penduduk di Jakarta berakibat peresapan tanah di buat untuk pemukiman penduduk. Oleh karena itu, air yang awalnya bisa meresap ke dalam tanah tetapi terhalang oleh bangunan penduduk dan hasilnya air menggenang dengan volume yang besar.

Dari masalah banjir di ibu kota yang menjadi titik perbincangan adalah bagaimana cara mengatasi masalah besar tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki trik sendiri mengatasi banjir di ibu kota dengan memperbanyak kolam retensi dan waduk di bagian hulu: Bogor, Jawa Barat."Sehingga air dari hulu yang bergerak ke Jakarta lebih terkontrol," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

Permasalahan lainnya adalah kemacetan di setiap harinya. Masalah ini diakibatkan oleh banyaknya penduduk yang mengendarai transportasi pribadi di setiap harinya. Karena biaya hidup yang tinggi dan ongkos angkutan umum mahal maka masyarakat mulai dengan membeli kendaraan pribadi. Menurut Direktur Eksekutif Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah Syahrial Loetan ada sebanyak 18 juta kendaraan bermotor yang beredar di jalanan Jakarta. Nilai tersebut bukanlah sedikit untuk daerah Jakarta Sementara panjang jalan hanya bertambah kurang dari 0,1%. Komposisi lalu lintas secara umum adalah sepeda motor 73,92%, mobil penumpang 19,58%, mobil beban 3,83%, mobil bus 1,88%, dan kendaraan khusus 0,79 %," sebutnya. Dengan demikian, solusi yang tepat adalah menyadarkan warga Jakarta untuk tidak menggunakan atau menambah kendaraan pribadi dan menurunkan biaya transportasi umum untuk menarik perhatian warga Jakarta .

Solusi banjir dan kemacatan tidak bisa di jalankan oleh pemerintah saja melainkan perlu kesadaran dari setiap individu untuk melakukan hal yang di perintahkan oleh pemerintah agar masalah jakarta cepat terselesaikan dan menjadi ibu kota yang anti dengan bencana dan permasalahan.Dengan banyaknya solusi dan banyak tindakan perubahan maka untuk 5 tahun kedepan Jakarta akan menjadi kota yang berhasil keluar dari permasalahan yang menyelimuti sejak lama.


@kementrianPPN/BAPPENAS #Bappenas dan #IbuKotaBaru
 @BappenasRI 



Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)